UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Isi dan PDF

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atau UU No. 17 Tahun 2023 merupakan landasan hukum utama penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Banyak orang mencari isi UU Kesehatan 2023, pasal-pasal penting, perubahan peraturan, ketentuan dokter dan tenaga kesehatan, hingga download UU 17 Tahun 2023 PDF. Berikut ringkasannya beserta dampaknya bagi klinik, rumah sakit, puskesmas, praktik mandiri, dan pengelolaan rekam medis.

Ditinjau 17 November 2026. Artikel ini merupakan informasi umum, bukan pengganti nasihat hukum. Gunakan naskah peraturan resmi untuk pengambilan keputusan.

Apa Itu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

UU 17 Tahun 2023 ditetapkan dan diundangkan pada 8 Agustus 2023. Aturan ini mengintegrasikan banyak materi hukum kesehatan, mulai dari hak masyarakat, upaya kesehatan, pelayanan dan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sistem informasi hingga pengawasan.

Tujuan umumnya adalah memperkuat penyelenggaraan kesehatan yang bermutu, akses pelayanan, perlindungan pasien, dan tata kelola sektor kesehatan. Naskah resmi dapat diperiksa melalui JDIH Kementerian Kesehatan.

Ringkasan Isi UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

1. Hak masyarakat dan hak pasien

Undang-undang membahas hak atas layanan kesehatan, informasi, perlindungan privasi, dan kerahasiaan data kesehatan. Pada pelayanan langsung, penjelasan tindakan, persetujuan, dan akses pasien terhadap informasi rekam medis perlu diperhatikan.

2. Tenaga medis dan tenaga kesehatan

UU Kesehatan 2023 mengatur kompetensi, registrasi, izin praktik, hak serta kewajiban dokter, perawat, bidan, dan profesi terkait. Dua istilah pentingnya adalah Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP).

3. Pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan perlu menyelenggarakan layanan sesuai standar, menjaga keselamatan pasien, mengelola tenaga dan sarana, serta melaksanakan pencatatan pelayanan.

4. Sistem informasi kesehatan dan digitalisasi

Transformasi digital kesehatan berhubungan dengan pengelolaan informasi, interoperabilitas, keamanan data pasien, dan penyelenggaraan rekam medis. Rincian kewajiban rekam medis elektronik (RME) juga perlu dibaca dalam peraturan khusus.

UU Kesehatan 2023 Mencabut Undang-Undang Apa Saja?

Melalui ketentuan penutup, UU Nomor 17 Tahun 2023 mencabut 11 undang-undang terkait kesehatan. Di antaranya adalah UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan UU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.

Peraturan lain yang dicabut meliputi pengaturan wabah penyakit menular, pendidikan kedokteran, kesehatan jiwa, kekarantinaan kesehatan, dan ordonansi obat keras. Untuk memastikan status ketentuan peralihan dan aturan teknis yang masih relevan, periksa naskah lengkap.

Pasal Penting UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Jika Anda mencari pasal-pasal penting UU Kesehatan 2023, tabel berikut dapat menjadi panduan awal. Ringkasan ini bukan kutipan tekstual pasal.

PasalTopik utamaImplikasi praktis
Pasal 4Hak setiap orang di bidang kesehatanAkses pelayanan dan pelindungan informasi kesehatan
Pasal 260STRRegistrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk pengaturan STR seumur hidup
Pasal 263–264SIPKewajiban izin praktik serta ketentuan masa berlaku
Pasal 276Hak pasienInformasi pelayanan, persetujuan tindakan, dan informasi rekam medis
Pasal 296Pembuatan rekam medisKewajiban pencatatan pelayanan
Pasal 297Dokumen rekam medisKepemilikan dokumen oleh fasilitas dan hak pasien atas informasi

Ketentuan STR Seumur Hidup dan SIP dalam UU 17 Tahun 2023

STR seumur hidup UU 17 Tahun 2023 merupakan salah satu perubahan yang banyak dibahas. Pasal 260 menjadi rujukan penting ketentuan registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Namun, STR yang berlaku seumur hidup tidak membuat SIP otomatis berlaku seumur hidup.

Pasal 264 mengatur bahwa SIP pada prinsipnya berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang sesuai syarat. Dalam praktik, pengajuan, tempat praktik, serta ketentuan transisi harus diperhatikan. Baca pula ketentuan teknis pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan petunjuk resmi dari Kementerian Kesehatan.

Hubungan UU 17 Tahun 2023 dengan Rekam Medis Elektronik

Bagi pemilik klinik, dokter, dan tenaga kesehatan, salah satu isu terpenting adalah rekam medis UU 17 Tahun 2023. Undang-undang membahas kewajiban membuat rekam medis, menjaga kerahasiaannya, dan memastikan pasien mendapat akses informasi sesuai ketentuan hukum.

Pasal 296: kewajiban membuat rekam medis

Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. Pengisian harus dilakukan dengan benar dan segera setelah pelayanan. Fasilitas pelayanan kesehatan juga memiliki tanggung jawab penyelenggaraan rekam medis sesuai ketentuan.

Pasal 297: hak pasien atas informasi rekam medis

Dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan pasien memiliki hak untuk mengakses informasi dalam rekam medisnya. Keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi perlu menjadi perhatian saat mengelola data pasien.

Apakah klinik wajib menggunakan rekam medis elektronik?

Ketentuan khusus tentang kewajiban rekam medis elektronik diatur antara lain dalam Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan ini perlu dibaca bersama UU 17/2023, bukan dianggap sebagai isi pasal yang sama. Pelajari isi Permenkes 24 Tahun 2022 untuk penjelasan teknis mengenai RME.

Fasilitas kesehatan juga perlu menerapkan SOP rekam medis elektronik serta pengaturan hak akses rekam medis elektronik berdasarkan tanggung jawab petugas. Pemakaian perangkat lunak saja tidak otomatis menjamin kepatuhan jika prosedur dan tata kelola data belum memadai.

Peraturan Turunan UU 17 Tahun 2023: PP 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan pelaksanaan utama dari UU 17 Tahun 2023. PP ini menjabarkan penyelenggaraan kesehatan dalam berbagai aspek, termasuk layanan kesehatan, sumber daya manusia, dan sistem informasi kesehatan.

Pengelola fasilitas kesehatan perlu membaca peraturan yang berkaitan langsung dengan aktivitasnya: UU 17 Tahun 2023, PP 28 Tahun 2024, Permenkes 24 Tahun 2022, dan Permenkes 13 Tahun 2025. Status keberlakuan harus selalu diperiksa pada JDIH resmi.

Checklist Penerapan UU Kesehatan 2023 bagi Klinik

  1. Periksa perizinan fasilitas, STR dan SIP tenaga medis maupun tenaga kesehatan.
  2. Pastikan hak pasien terhadap informasi, persetujuan tindakan, dan akses informasi rekam medis dilaksanakan.
  3. Susun SOP pencatatan supaya rekam medis dibuat secara tepat, lengkap, dan dapat ditelusuri.
  4. Atur keamanan data, termasuk pembatasan akses berdasarkan kewenangan pengguna.
  5. Evaluasi kesiapan RME, alur kerja, pelatihan petugas, pengelolaan gangguan sistem, dan integrasi sesuai kewajiban yang berlaku.
  6. Periksa pembaruan regulasi dan jadwalkan evaluasi kepatuhan berkala.

Bagi fasilitas yang baru beralih dari pencatatan manual, lihat panduan implementasi RME.

Download UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan PDF

Untuk membaca naskah lengkap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PDF UU Kesehatan 2023, gunakan sumber resmi berikut:

FAQ tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Apakah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih berlaku?

Menurut JDIH Kementerian Kesehatan, statusnya berlaku saat artikel ini ditinjau. Periksa kembali basis data resmi untuk perubahan terbaru.

Apa perbedaan UU 36 Tahun 2009 dan UU 17 Tahun 2023?

UU 17/2023 menggantikan UU 36/2009 dan menyatukan pengaturan dari sejumlah undang-undang kesehatan lainnya.

Apakah STR seumur hidup berarti SIP tidak perlu diperpanjang?

Tidak. STR dan SIP memiliki dasar penggunaan dan ketentuan masa berlaku yang berbeda.

Apakah UU Kesehatan 2023 sama dengan Permenkes 24 Tahun 2022?

Tidak. UU 17/2023 merupakan undang-undang kesehatan dengan cakupan luas, sedangkan Permenkes 24/2022 mengatur penyelenggaraan rekam medis secara lebih khusus.

Di mana melihat PP 28 Tahun 2024?

Lihat dokumen dan status peraturan di situs JDIH Kemenkes.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kesehatan, termasuk hak pasien, tenaga medis, perizinan, fasilitas kesehatan, dan rekam medis. Memahami UU ini bersama PP 28/2024 dan peraturan teknis membantu fasilitas menata pelayanan secara lebih baik.

Untuk kebutuhan pencatatan digital, pelajari Medisy, aplikasi rekam medis elektronik untuk klinik dan fasilitas kesehatan. Teknologi dapat mendukung penerapan SOP, tetapi kepatuhan tetap bergantung pada tata kelola dan pelaksanaan aturan yang berlaku.

Tag